KETIKA KEJUJURAN MENJADI KEMEWAHAN DIDUNIA PENDIDIKAN

Kejujuran masih merupakan kemewahan didunia pendidikan. Sebagai seorang guru lebih dari 15 tahun, saya tahu betul, bahwa kejujuran selalu berbenturan dengan tembok raksasa. Tembok itu justru kebanyakan berasal dari para Kepala Sekolah, kepala Dinas Pendidikan , pengawas pendidikan, guru-guru dan paling tragis adalah dari orang tua siswa. Kasus keluarga Siami yang melaporkan model sindikat kebohongan yang lazim dilakukan sekolah-sekolah saat ujian nasional, justru mendapat perlakukan tidak manusiawi, tragisnya dari orang tua siswa lain. Gerakan bawah tanah disekolah-sekolah baik swasta maupun negeri ketika menghadapi ujian nasional ya seperti yang dikeluhkan oleh Alif, siswa SD Gedel Surabaya. Adalah Ibu Siami yang melaporkan sebuah SD Negeri di Surabaya karena telah mendorong contek missal saat ujian nasional tingkat Sekolah Dasar. Tragisnya, Siami, yang merupakan wali siswa dari anak yang disuruh oleh guru dan kepala sekolah untuk berbuat curang tersebut, malah mendapat perlakuan yang sangat memilukan justru dari para wali siswa lainnya. Sampai sampai malah hendak dihakimi sendiri.

Meskipun tidak semua guru brengsek dan busuk, ada sebagian guru yang melakukan itu entah karena kepentingan karirnya, mencari selamat dari kemarahan kepala dinas jika anak didiknya tidak lulus. Dan itu sudah lazim disemua strata sekolah, dan yang paling parah biasanya pada sekolah-sekolah yang masih menumbuh kembangkan dirinya, sekolah yang sangat takut kehilangan harga dirinya hanya karena ada siswa tidak lulus. Bukan soal apakah kelulusan diperoleh melalui jalan yang benar atau kotor dan busuk. Persoalan mendasar adalah, birokrasi kita dibangun dari para birokrat korups dan kotor. Reformasi hanya mampu menyebarkan kebusukan dan kekotoran para birokrat kita pada semua level dari pusat sampai daerah.

Sebenarnya mengajarkan dan melatihkan kejujuran pada siswa sangatlah mudah. Yang paling sederhana buat saja tata tertib sekolah dimana kebohongan tidak dapat ditoleransi, maka yakinlah bahwa kejujuran akan tumbuh dilingkungan siswa. Ini pengalaman saya ketika membuat tata tertib siswa, pelanggaran-pelanggaran lain diskor dengan nilai tidak terlalu tinggi, tetapi ketika anak berbohong, menyontek, mencuri, memalsukan tanda tangan orang tua, guru dll, saya beri skor penilaian yang tinggi, sehingga hanya dengan sekali menyontek maka nilai perilaku siswa menjadi K dan bisa berakibat tidak naik kelas. Didalam proses belajar mengajar, kejujuran seharusnya menjadi ukuran penilaian sikap. Ini penting disaat bangsa ini sedang sakit dan yang lebih parah, justru para pemimpin kita lebih sakit jiwanya dari pada rakyatnya. Lihatlah kasus Nunun, bagaimana seorang Adang Dorojatun, tanpa rasa bersalah, membela mati-matian istrinya yang korup. Padahal Adang adalah mantan Wakapolri. Bagaimana para koruptor tidak merasa malu sama sekali dan selalu mencari rasionalisasi agar rakyat percaya akal busuknya. Kearifan lokal bawaan nenek moyang seperti nilai-nilai kejujuran telah terpinggirkan dan menjadi sesuatu yang aneh di era sekarang ini.

Kalau anda yang saat ini masih kuliah di perguruan tinggi keguruan dan ingin sekali menjadi guru yang idealis, saya sarankan, jangan menjadi guru karena tidak ada tempat bagi idealisme disini. Sekali anda terjebak dikubangan penuh lumpur, percayalah anda tidak akan pernah bisa keluar. Karena anda akan diajarkan banyak kebohongan dan kepalsuan didalamnya. Kalau anda guru biasa dan tidak pernah menjabat apapun di manajemen sekolah, maka paling kecil adalah anda akan "dipaksa" untuk memberi nilai pelajaran diluar kemampuan anak. Terlebih jika anda adalah bagian dari manajemen sekolah dan menjadi orang penting disekolah, maka anda akan tahu betul wajah bopeng dunia pendidikan kita.

Dunia pendidikan sedang dalam kondisi terkapar dan hampir mati rasa. Inilah potret paling nyata dunia pendidikan kita. Gagasan dasar dunia pendidikan untuk membangun karakter manusia yang mulia melalui sekolah seringkali berhenti pada tataran konsep dan omong kosong para pejabat publik. Yang paling aktual adalah gagasan tentang pendidikan karakter dan budaya bangsa yang telah disosialisasikan melalui berbagai kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan pada para guru dan kepala sekolah dan tentu saja memakan anggaran kemendiknas yang luar biasa besarnya, kebanyakan berakhir dilaci-laci meja guru.

PENDIDIKAN DAN KEJUJURAN

Suatu ketika saya pernah berseloroh kepada seorang kepala sekolah begini “kelompok orang yang pertama masuk neraka adalah para penegak hukum korup (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara), diurutan berikutnya adalah para kepala sekolah korup sedangkan diurutan terakhir adalah guru-guru sertifikasi yang tidak layak dan datanya berbohong”. Lho kok kepala sekolah?. Ya, banyak kepala sekolah menanamkan ketidakjujuran pada anak didik, banyak kepala sekolah yang pintar bikin kuitansi palsu untuk ngakali dana BOS, ngembat uang sekolah dan menjadikan sebagai uang pribadinya, ngakali proyek bangunan, memberi upeti (bahasanya KPK : Gratifikasi) pada pejabat diatasnya karena diberi proyek kelas baru, laboratorium, ruang multi media, perpustakaan dll.

Setiap orang percaya dan menyukai jika orang lain jujur, persoalannya menjadi lain jika kita diminta berbuat jujur. Padahal, Seorang pejabat yang jujur sangat dikagumi rakyat. Seorang polisi yang jujur akan dihormati tetangganya. Seorang kepala sekolah yang jujur akan disegani oleh guru-gurunya.

Kejujuran menjadi kata kata indah dalam setiap pidato para politisi, nasehat guru kepada siswa, atau menjadi bait-bait sajak kerinduan saja. Padahal kejujuran adalah tindakan, bukan ucapan atau sekedar kata-kata. Kejujuran diuji ketika anda mengikuti ujian nasional, ketika anda dipercaya orang lain mengelola keuangan atau kepemimpinan.

Mahalnya kejujuran sangat terasa ketika Ujian Nasional. Tengoklah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Ujian Nasional SMA yang hari ini akan berakhir. Banyak upaya-upaya jahat dan tidak jujur dengan melalui jual beli soal dan jawaban. Itu yang parah. Yang paling dimaklumi adalah membiarkan anak-anak bertukar jawaban, memberi fasilitas kepada siswa untuk memungkinkan saling contek jawaban, mengacak nominasi peserta ujian nasional agar dalam satu ruangan terdiri dari anak-anak yang pandai dan bodoh, tentunya kita tahu maksud acakan itu. Mengatur tempat duduk sedemikian rupa sehingga memudahkan anak. Dan seterusnya. Seorang pengawas ujian nasional yang bekerja sesuai kaidah pasti akan dibenci siswa dan juga dibenci oleh sekolah tersebut. Peristiwa tahun lalu di Jawa timur, dimana ada seorang guru yang menegur anak mencontek malah hendak dikeroyok oleh siswa.

Potret pendidikan yang demikian jelas tidak menguntungkan bagi masa depan bangsa kita. Apa jadinya generasi ini jika perilaku itu terus menerus dipertahankan dan menjadi budaya disekolah-sekolah ?.

Banyak persoalan bangsa kita tidak terselesaikan karena krisis kejujuran. Peringkat kita didunia sebagai negara yang terkorup meski menurun tetapi tidak terlalu signifikan dengan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi dan rentangan waktu yang digunakan untuk memberantas korupsi selama 12 tahun ini. Pemberantasan korupsi yang merupakan agenda mendasar era reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang berjalan tertatih tatih.

Maka untuk memutus mata rantai korupsi yang sangat akut dinegara kita adalah dengan melahirkan generasi-generasi baru yang lebih jujur dan amanah. Kita tidak bisa lagi berharap pada generasi sekarang, generasi saya, atau generasi diatas saya. Barangkali sudah terlalu banyak orang pintar dinegeri kita. Bahkan pada tataran akademik, siswa-siswa SMA kita adalah salah satu terbaik didunia. Buktinya setiap olimpiade mata pelajaran, Matematika, IPA, kita langganan juara dan mampu mengalahkan negara-negara yang lebih maju pendidikannya seperti amerika serikat, India, Eropa, Australia dll. Sayangnya, pemimpin yang jujur adalah sesuatu yang langka.

Memutus mata rantai korupsi itu tentu dimulai dari pendidikan yang lebih menghargai kejujuran ketimbang sekedar berlomba-lomba mengejar nilai akademik. Seorang guru yang baik akan memberi apreasiasi yang kuat terhadap siswa yang bekerja sendiri meski nilainya tidak terlalu bagus ketimbang siswa yang nilainya bagus tetapi hasil kecurangan. Tapi pendidikan yang selalu berorientasi hanya pada prestasi akademik akan berbenturan dengan kenyataan bahwa tidak semua anak mampu berkompetisi menuju puncak piramida belajar. Tanpa menjadikan kejujuran sebagai ikon sekolah, sulit rasanya kita meyakini kalau prestasi yang diperoleh anak adalah hasil karyanya sendiri, hasil sebuah kejujuran...

MENDIKNAS BARU : BEBAN MUH. NUH DIDUNIA PENDIDIKAN

Selalu ada ungkapan yang sudah akrab didunia pendidikan ; “ganti menteri ganti kurikulum…!”. Apakah ini akan terjadi diera Muh. Nuh sebagai Menteri Pendidikan Nasional yang baru ?. Jawabannya tergantung dari apa yang akan dirancang oleh Muh. Nuh didunia pendidikan kita. Idealnya kurikulum pendidikan dijalankan selama 10 tahun. Kalau kurikulum 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 2006 dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka baru ditahun 2014 kurikulum tersebut berganti.
Tapi saya kira, Muh Nuh sebagai orang yang memiliki pengalaman yang panjang didunia pendidikan tentu akan berpikir panjang implikasi dari penggantian atau revisi sebuah kurikulum. Justru menurut saya, beban utama Muh. Nuh selama lima tahun kedepan adalah reformasi birokrasi didunia pendidikan. Sebab diera kepemimpinan Bambang Sudibyo, reformasi birokrasi berjalan tertatih tatih, kalau tidak disebut jalan ditempat.
Harus diakui sejak Indonesia merdeka, baru diera kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dunia pendidikan menjadi primadona. Ini karena besarnya anggaran pendidikan yang mencapai angka 20 % dari APBN kita. Perjuangan panjang mengoal-kan anggaran 20 % APBN untuk dunia pendidikan berujung dikepemimpinan SBY. Dengan anggaran pendidikan yang besar tersebut, seharusnya dunia pendidikan mulai bergeliat menata dirinya.
Memang upaya kearah itu sedang dilakukan yaitu diantaranya program sertifikasi guru dan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP. Program sertifikasi guru memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih layak bagi guru sebagai lokomotif dunia pendidikan. Sebab, pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa pergantian kurikulum seolah-olah berhenti dilaci meja guru tanpa disertai dengan kualitas guru yang profesional. Meningkatkan kesejahteraan guru akan menjadi awal babak baru dunia pendidikan kita yang akan dirasakan paling tidak sepuluh tahun kedepan.

KORUPSI DUNIA PENDIDIKAN MASIH AKUT

Persoalan yang paling serius didunia pendidikan saat ini adalah masih akutnya korupsi didunia pendidikan. Paling tidak 20 % dari anggaran yang dikucurkan bocor. Ini diperparah dengan sistem manajemen berbasis sekolah yang diterapkan setengah-setengah tanpa pengawasan yang ketat. Dengan sistem manajemen berbasis sekolah misalnya, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa dikelola penuh oleh sekolah sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Karena pejabat setingkat sekolah merupakan unsur terlemah dari birokrasi didunia pendidikan maka, sekolah menjadi sapi perah bagi birokrat-birokrat diatasnya. Contohnya, ketika sekolah mendapat dana grant untuk membangun Laboratorium Bahasa disekolah, maka otomatis para pejabat ditingkat diknas kabupaten, propinsi dan tentu kepala sekolah meminta jatah yang akumulasinya mencapai 20 % dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Sebuah angka yang sangat besar. Ungkapan jawa “wohe nek gak disinggek ora bakal ceblok (buahnya tidak akan jatuh jika tidak disogok dari bawah – bantuan tidak akan turun jika tidak diberi sogokan/pelicin) masih saja berlaku saat ini. Meskipun pemerintah pusat telah berupaya dengan mengirim dana grant tersebut langsung kerekening sekolah, justru itu sangat mempermudah pejabat atasan untuk meminta jatah upeti. Tentu saja korupsi sedikit sekali meninggalkan bekas, hanya bau busuknya yang menyengat. Dan orang-orang terdekat saja yang tahu bahwa anggaran telah bocor kemana-mana. Sulitnya mengungkap korupsi didunia pendidikan karena, adanya orang tua siswa sebagai back up anggaran yang kurang. Artinya bisa ditebak, orang tua harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menutupi kebocoran anggaran tersebut. Itulah sebabnya, ketika KPK dan BPK mengaudit keuangan sekolah, seringkali tidak menemukan kesalahan yang berarti selain kesalahan administrasi kecil yang tidak berarti. Korupsi yang masih kuat dilevel bawah merupakan persoalan serius yang saya pesimis, Muh Nuh dapat menyelesaikannya. Mencari kepala sekolah yang jujur saja saat ini, seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tetapi harapan itu selalu ada betapapun kecilnya harapan tersebut dan kini ditumpukan kepada Mendiknas baru, M. Nuh. Ketika KPK telah ditelanjangi dan dicabut taringnya, maka pemberantasan korupsi didepartemen sangat tergantung pada kekuatan menteri yang memimpin departemen itu untuk membersihkan dapurnya sendiri. Jarene wong Jawa Timuran : Resik ono pogone, sing akeh sawang lan anguse. Ning sing ati-ati ati aja sampek malah keblekan pogone........ *) seperti yang dialami oleh Mantan Ketua KPK yang terdahulu (Antasari, Bibit W, Chandra H).

SEKOLAH GRATIS HANYA KEBOHONGAN ?

Gagasan ideal tentang sekolah gratis yang dimotori oleh Bambang Sudibyo, Mendiknas yang lama, bermula dari dikucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Dengan asumsi bahwa dana BOS ditambah dengan Dana Bantuan dari Pemerintah Daerah, maka sekolah setingkat pendidikan dasar dapat digratiskan. Lihatlah dibanyak sekolah, spanduk dan baliho yang menyatakan bahwa sekolah gratis hampir merata disemua sekolah-sekolah negeri. Pada kenyataannya, sekolah gratis itu tidak ada. Banyak bahasa politis yang dipakai sekolah untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang gratis hanya ini..... sedangkan yang itu.... tetap harus ditanggung orang tua. Kenyataannya tidak ada sekolah gratis dinegeri ini. Inilah kebohongan terbesar yang dilakukan birokrat era Bambang Sudibyo kepada rakyatnya. Bahkan sampai diiklankan di televisi nasional yang tentu saja memakan anggaran yang sangat besar.
Persoalan justru muncul dilevel bawah dimana orang tua berhadap-hadapan dengan sekolah yang harus mencari rasionalisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya tetap saja mereka harus membayar dengan berbagai istilah yang dipakai sekolah, apakah iuran, sumbangan sukarela yang tidak mengikat dan lain sebagainya.
Pembiayaan pendidikan sesungguhnya sangat relatif. Satu sekolah bisa menghabiskan dana milyaran rupiah untuk menjalankan manajemen sekolah selama satu tahun sedangkan sekolah lain bisa hanya menghabiskan puluhan juta saja. Ini sangat tergantung pada visi dan misi sekolah tersebut dan orientasi kemana sekolah tersebut akan dibawa. Sekolah dengan basis teknologi kekinian akan lebih banyak membutuhkan biaya pengadaan dan perawatan ketimbang sekolah yang cukup bermodalkan kapur dan papan tulis saja. Sekolah dengan fasilitas yang super lengkap akan lebih mahal pembiayaannya ketimbang sekolah yang memiliki fasilitas sangat terbatas. Kenyataan disekolah kita, disparitas antar sekolah sangat mencolok bahkan ditingkat kecamatan saja, tiap sekolah akan berbeda ukuran biaya yang dibutuhkan. Baik ditinjau dari fasilitas yang dimiliki baik software maupun hardwarenya. Karena itu, menyamaratakan dana BOS akan membuat sekolah yang memiliki cost besar akan terseok-seok perjalanannya. Sebaliknya sekolah yang cost operasionalnya relatif sedikit dapat berlenggang kangkung menikmati kucuran dana BOS tersebut. Sampai hari ini tidak ada ukuran tentang besaran biaya manajemen sekolah yang standar.
Pendidikan dasar 9 tahun harus digenjot untuk segera dituntaskan. Dana BOS sebenarnya hanya meringankan orang tua, tapi tidak sanggup untuk menggratiskan seluruh biaya-biaya pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah yang potensial dan memerlukan pembiayaan yang besar.
Muh. Nuh sangat perlu untuk meluruskan hal tersebut. Apakah menurunkan spanduk-spanduk disekolah yang bertuliskan sekolah gratis atau mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan suatu sekolah sehingga tidak ada alasan lain bagi sekolah selain menggratiskan.

PUSAT – SEKOLAH : PEMBANGKANGAN BIROKRASI

Kasus sekolah gratis menunjukkan bahwa komunikasi birokrasi yang dilakukan berjenjang pada akhirnya terputus dan tidak dihiraukan ditingkat bawah. Betapapun menghabiskan dana milyaran rupiah hanya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang sekolah gratis, pada akhirnya itu tidak dipatuhi oleh sekolah-sekolah negeri yang notebene dibawah kendali langsung Diknas. Bentuk pembangkangan birokrasi ini, bila dibiarkan akan terus menerus menggerogoti kinerja dan kewibawaan departemen. Belum lagi dana sharing untuk BOS yang diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan sekolah seringkali sangat tergantung dari kemurahan hati Bupati/Wali kota. Jadi proses pembangkangan sebenarnya dimulai dari tingkat kabupaten/kota, dari Bupati atau walikotanya.
Bentuk pembangkangan lain adalah tentang buku sekolah. Adalah aneh jika sekolah tidak boleh menjual buku atau Lembar Kerja Siswa, sementara pemerintah sendiri tidak menyediakan buku yang cukup untuk proses belajar mengajar. Saat ini paling banter satu buku untuk dua anak didik, itupun untuk mata pelajaran tertentu. Karena itu, meskipun Mendiknas yang lama, melarang sekolah menjual buku dan LKS apakah lewat koperasi sekolah atau guru, tetap saja tidak dihiraukan oleh sekolah. Mau jadi apa anak didik, kalau buku saja tidak punya ?. Buku yang disediakan pemerintah masih terbatas. Tengoklah buku-buku yang ada di http://bse.depdiknas.go.id, yang dapat diunduh oleh masyarakat. Lebih dari satu tahun pemerintah pusat meluncurkan program BSE (Buku Sekolah Elektronik), yang tersedia hanya beberapa mata pelajaran saja seperti PKn, IPA, IPS, Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, Matematika, sementara pelajaran lain tidak ada seperti Agama, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Ketrampilan, Pengembangan diri, Muatan Lokal. Padahal usia buku untuk kurikulum 2004 yang disempurnakan menjadi kurikulum 2006 hanya sampai tahun 2014 saja, artinya pemerintah harus mengejar target untuk segera melengkapi buku-buku disekolah-sekolah sehingga setiap anak mendapat satu buku. Sayangnya, belum cukup tuntas BOS Buku untuk melengkapi kebutuhan akan buku disekolah sekarang dihentikan atau diintegrasikan kedalam Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga, saya kira tidak akan tuntas penyediaan buku-buku bagi siswa bila tidak dipercepat. Kalau buku saja tidak dimiliki siswa, jangan pernah tanya tentang kualitas pendidikannya.





*) Resik ono pogone, sing akeh sawang lan anguse. Ning sing ati-ati ati aja sampek malah keblekan pogone........ artinya bersihkan dapur/pogo (tempat menaruh alat dapur) dan berjelaga. Tapi hati-hati jangan sampai kejatuhan pogo.
Pogo adalah tempat menaruh alat-alat dapur. Orang Jawa biasanya membuat tempat alat-alat dapur seperti kukusan, Panci dll diatasnya. Terbuat dari rangkaian bambu dan berada diatas/agak tinggi dari tempat berdiri dan biasanya dekat dengan tungku api dari tanah liat. Tempatnya didapur.

TUMBANGNYA DOMINASI SEKOLAH NEGERI

BSNP melansir tingkat kelulusan ujian Nasional yang mencengangkan. SMA Swasta memiliki tingkat kelulusan 97 % sedangkan SMA Negeri 91 %. Sebuah penjungkirbalikan fakta yang selama ini diyakini dan memang telah teruji bahwa sekolah-sekolah negeri selalu unggul dalam berbagai hal termasuk kelulusannya. Tahun ini fakta tersebut ditumbangkan. Sekolah-sekolah Swasta dengan segala keterbatasan personalia, sarana dan prasarana, mampu melesat meninggalkan sekolah negeri yang masih dibuai oleh kebesaran masa lampau. Mengapa hal itu bisa terjadi ?

WARISAN MASA LAMPAU

Sekolah-sekolah negeri baik SD, SMP maupun SMA diera sebelum reformasi merupakan sekolah anak emas negara. Seluruh pembiayaan, personalia dan manajemen pendidikan dibawah pembinaan dan kendali ketat pemerintah. Sementara sekolah Swasta harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Meski ada satu dua sekolah swasta waktu itu cukup mapan, namun jumlahnya tidak imbang dengan banyaknya sekolah swasta yang hidupnya kembang kempis. Pengalaman saya waktu itu, untuk dapat bertahan hidup, sekolah swasta harus memiliki kemampuan survive. Jangankan mengaji guru dengan layak, membeli kapur tulis saja memerlukan perjuangan yang luar biasa. Jangan ditanya tentang fasilitas pendukung pendidikan. Tidak ada bantuan pembiayaan dari pemerintah, tidak ada pengawasan yang ketat dan kontrol dari pemerintah. Sekolah swasta harus berjalan sendiri dengan pembiayaan murni dari masyarakat dan yayasan. Hal ini sangat kontradiktif dengan sekolah negeri yang mendapat suntikan pembiayaan dari pemerintah.

Era itu telah berlalu, Reformasi memberi berkah tersendiri bagi sekolah swasta. Pemerintah, ditingkat SD/MI dan SMP/MTs, memberi bantuan yang sama baik negeri maupun swasta. Bantuan BOS, Dana Grant pengembangan sekolah, buku-buku dan tunjangan khusus bagi guru swasta. Yang terakhir dengan pengakuan swasta untuk mengikuti sertifikasi guru, merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh guru swasta ditahun 90-an.

Perlakuan yang sama, memberi motivasi yang luar biasa bagi sekolah swasta untuk menumbangkan fakta selama ini bahwa sekolah swasta kalah unggul dengan sekolah negeri.

Sementara sekolah-sekolah negeri, masih terobsesi dengan kebesaran masa lampau yang itu tidak ada artinya sama sekali. Gaji PNS yang besar, fasilitas sekolah yang paling modern, yang sayangnya tanpa didukung dengan motivasi internal yang kuat untuk terus berkembang dan tumbuh.

Ada banyak faktor kenapa tahun ini baik SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA, sekolah swasta lebih unggul dalam hal kelulusannya dibandingkan dengan sekolah negeri. diantaranya ;

1. Motivasi kerja guru

2. manajemen pendidikan

3. Perlakuan yang adil swasta - negeri

MANAJEMEN PENDIDIKAN : KORUPSI DAN KINERJA SEKOLAH

Harus diakui sebenarnya, sekolah swasta memiliki latar belakang yang sangat beragam. Sementara sekolah negeri, memiliki manajerial yang lebih bagus baik dari sudut rekrutmen guru, Kepala Sekolah maupun staf administasinya. Banyak sekolah swasta yang asal comot guru karena tidak mampu menggaji seperti PNS disekolah negeri. Sementara untuk promosi kepala sekolah ala kadarnya tidak seperti di sekolah negeri yang memiliki prosedur standar dalam promosi kepala sekolah. Pendek kata tidak ada yang istimewa dari sekolah swasta.

Yang membedakan sekolah swasta dan negeri adalah pengelolaan sekolah yang lebih efisien disekolah swasta ketimbang disekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri, seperti yang kita tahu, lebih banyak korupsi didalamnya ketimbang disekolah swasta. Korupsi disekolah negeri sudah sedemikian akut dan membahayakan bagi masa depan pendidikan. Tapi, nampaknya sampai saat ini masih adem ayem saja. Banyak kepala sekolah menjadi koruptor (dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada sebagian kecil Kepala sekolah yang jujur), mempermainkan dana BOS, 'dakon anggaran sekolah', dana BOS buku, dana grant pengembangan sekolah, belum lagi tarikan dari wali siswa dengan berbagai alasan yang terkadang, orang paling bodoh sekalipun, mengerti bahwa itu hanyalah akal-akalan sekolah.

Tapi kepala sekolah tidak berdiri sendiri, dibelakang itu, ada dinas pendidikan kabupaten/kota yang menjadi raja-raja kecil, menuntut upeti dari setiap dana grant khususnya. Pendek kata, seperti kata ICW (Indonesian Corruption Wacth) kebocoran anggaran negara disekolah negeri mencapai angka 30 %. Padahal saat ini sekolah negeri setingkat SMP/MTs yang telah masuk katagori SSN saja, APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) telah mencapai angka 1 milyar lebih. Sebuah angka yang fantastis untuk ukuran unit kerja. Manajemen pendidikan tidak efektif karena banyak kebocoran anggaran. Pembiayaan pendidikan yang overload dan mengada-ada.

Sementara sekolah swasta yang tidak memiliki link sekuat sekolah negeri ditingkat dinas pendidikan mampu mengelola lebih efisien pembiayaan yang diberikan pemerintah maupun dari wali siswa. Saya memiliki teman, kepala sekolah swasta, yang harus dibui karena ngakali dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Padahal trik-trik ngakali seperti itu banyak terjadi disekolah negeri. Tapi seolah tidak terjamah dan didiamkan saja.

Akibat kondisi yang demikian, mempengaruhi kinerja sekolah. Banyak guru yang tahu korupsi disekolahnya, lebih memilih diam. Tapi diamnya guru, berarti melemahkan motivasi kerja dalam memacu prestasi anak didik. "Buat apa ngoyo, lha wong uangnya banyak dikorup kepala sekolah kok". Padahal inti pendidikan terletak pada guru, kemampuan untuk membangun motivasi anak didik memaksimalkan potensi yang dimiliki, sangat tergantung dari bagaimana guru mengelola kelasnya. Tidak ada yang lebih kuat meningkatkan prestasi belajar siswa, selain dari motivasi internal siswa itu sendiri untuk berubah dan mencapai perkembangan diri yang optimal.

MOTIVASI GURU : KESEJAHTERAAN VS KEBANGGAAN SEKOLAH

Hal lain yang membedakan swasta dan negeri adalah motivasi guru dalam menjalankan profesinya. Guru negeri yang mayoritas PNS, masih terfokus pada peningkatan kesejahteraan hidupnya yang memotivasi kerja mereka. Semakin baik sekolah memberikan kesejahteraan, akan semakin termotivasi guru tersebut menjalankan profesinya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah kesejahteraan yang diterima guru semakin rendah motivasi kerjanya. Guru berubah menjadi pedagang. "Seberapa anda memberi saya, maka saya beri sesuai harga yang anda berikan kepada saya". Ketika pemerintah memberikan tunjangan profesi guru, maka mereka yang mendapatkan tunjangan tersebut, memiliki kinerja yang luar biasa, sedangkan yang belum, lebih santai. dalam bahasa mereka "yang penting datang tepat waktu. mengajar. Pulang". Jangan ditanya tentang kualitas proses yang dijalankannya.

Guru disekolah swasta nampaknya memiliki motivasi lain, pertama karena gaji yang diterima tidak sebanding dengan rekan mereka yang di sekolah negeri, jumlah guru swasta yang tersertifikasi jauh lebih sedikit ketimbang guru negeri. Pendek kata, mereka tidak mungkin dapat bermimpi memiliki kesejahteraan yang setara dengan guru negeri. Saya melihat, bahwa guru swasta perlu memaksimalkan potensinya karena mereka memerlukan itu. Kelangsungan hidup sekolah swasta sangat tergantung dari prestasi mereka. Kalau sekolah tersebut tidak berprestasi, maka habislah sekolah mereka. berarti juga habis masa depan dan kehidupan guru tersebut. Mereka butuh mempertahankan sekolah, karena tanpa mereka sekolah akan ambruk dan bangkrut karena kehabisan siswa. Interaksi manajemen sekolah dengan guru khususnya jauh lebih informal dari pada disekolah negeri. Guru swasta lebih mudah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk peningkatan kualitas sekolah mereka. Meskipun fasilitas yang disediakan sekolah lebih terbatas, namun, saya pikir inilah yang menjadikan mereka pekerja luar biasa dan hasil perjuangan mereka, dirasakan sekarang. Sekolah swasta menghabisi sekolah negeri.